TownzHub - Bagi kamu yang tengah memimpikan rumah pertama, kabar ini bisa jadi secercah harapan. Pemerintah tengah bersiap meluncurkan regulasi terbaru mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan pada bulan Juli 2025.
Aturan KUR perumahan ini akan menjadi payung hukum baru dalam pembiayaan rumah rakyat, dan diyakini bisa menjawab tantangan kepemilikan rumah yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Dalam pernyataannya, Maruarar menekankan urgensi penyelesaian aturan ini agar implementasi KUR Perumahan bisa segera dijalankan.
Namun, sebenarnya apa itu aturan KUR perumahan?
Untuk lebih jelasnya, baca artikel ini sampai akhir, ya!
Pengertian Aturan KUR Perumahan
Kalau selama ini kamu lebih mengenal KUR untuk mendukung pelaku UMKM, kini pemerintah memperluas cakupan manfaatnya ke sektor perumahan. KUR Perumahan adalah skema pembiayaan rumah rakyat yang tetap mengedepankan prinsip produktivitas dan inklusivitas, namun dengan pendekatan yang lebih ramah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Rencananya, KUR Perumahan akan mencakup beragam jenis pembiayaan seperti:
1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
2. Kredit Renovasi Rumah (KRR)
3. Kredit Bangun Rumah (KBR)
Dengan skema ini, bukan hanya membeli rumah, tapi merenovasi atau membangun rumah pun bisa dilakukan dengan kredit yang lebih ringan.
Komitmen Rp 130 Triliun untuk Mendorong Program Ini
Bukan hanya soal regulasi, dukungan pendanaan juga mengalir deras. BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) menyatakan komitmennya untuk menyuntikkan dana sebesar Rp 130 triliun sebagai langkah awal mendukung KUR Perumahan.
Angka fantastis ini muncul dari hasil pembicaraan antara Maruarar Sirait dan CEO Danantara, Rosan Roeslani. Dana tersebut rencananya berasal dari lima bank besar, yakni empat bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menurut Rosan, skema ini cukup menarik bagi perbankan karena adanya jaminan fisik berupa rumah yang dibiayai. Artinya, risiko yang ditanggung oleh bank bisa ditekan.
Kolaborasi Lintas Lembaga: Siapkan Working Group
Agar kebijakan ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, pemerintah juga menggandeng sejumlah lembaga untuk membentuk working group. Tim kerja ini akan terdiri dari Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara, dan perwakilan bank Himbara. Tugas mereka adalah merancang skema yang ideal dari sisi pasokan dan permintaan perumahan.
Menurut Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera, working group ini akan menguji skema likuiditas agar pembiayaan rumah tetap stabil dan berkelanjutan. Heru juga menekankan bahwa dukungan ini adalah bagian dari rencana besar untuk mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Rumah Layak, Harga Terjangkau
Salah satu keunggulan dari skema KUR Perumahan ini adalah fokusnya pada perumahan rakyat yang terjangkau, terutama di daerah urban dan semiurban.
Jika selama ini harga rumah terasa melambung tinggi dan sulit diakses oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, kini kamu punya opsi pembiayaan yang lebih manusiawi.
Dengan bunga yang rendah dan tenor yang fleksibel, KUR Perumahan membuka peluang bagi banyak keluarga muda dan pekerja informal untuk memiliki rumah tanpa harus terjerat utang jangka panjang yang mencekik.
Mengapa Ini Penting Buat Kamu?
Banyak generasi muda saat ini merasa membeli rumah adalah mimpi yang makin menjauh. Harga tanah yang terus naik, gaji yang stagnan, dan sulitnya akses kredit membuat memiliki rumah jadi beban mental tersendiri.
Program KUR Perumahan menjadi solusi konkret karena:
a) Akses kredit yang lebih inklusif
b) Bunga rendah sesuai skema KUR nasional
c) Didukung lembaga keuangan dan pemerintah
d) Memberikan alternatif bagi pekerja informal yang sulit mengakses KPR konvensional
Tantangan yang Perlu Diantisipasi
Meski menjanjikan, skema ini tentu memiliki tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan program ini tidak hanya menjadi "janji manis" yang sulit diakses secara riil oleh masyarakat. Kesiapan bank pelaksana, proses verifikasi, serta kualitas rumah yang ditawarkan juga menjadi perhatian besar.
Kementerian PKP pun tidak tinggal diam. Maruarar Sirait mengatakan akan menunjuk pejabat Eselon 1 untuk fokus menangani program ini. Dengan pendekatan teknokratis yang kuat, harapannya program ini tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Apa yang Bisa Kamu Lakukan?
Jika kamu termasuk yang sedang merencanakan beli rumah dalam waktu dekat, ini saat yang tepat untuk:
1. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin soal KUR Perumahan
2. Mengukur kemampuan finansial kamu untuk cicilan rumah
3. Memantau bank Himbara dan BSI terkait informasi KUR
4. Menyiapkan dokumen seperti NPWP, slip gaji, atau laporan penghasilan untuk pengajuan kredit
Menuju Masa Depan yang Lebih Layak
Program KUR Perumahan ini bukan hanya soal rumah fisik, tapi tentang harapan dan masa depan yang lebih stabil. Dengan hadirnya aturan baru pada Juli 2025, kamu tidak lagi harus memilih antara menyewa selamanya atau terjebak cicilan mencekik. Rumah impianmu kini lebih dekat untuk diwujudkan.
